Kakanwil DJP Kalselteng, Syamsinar saat acara ALCo 2025 (Foto : Ist)
Banjarmasin, bbs-news.id – Kinerja fiskal dan perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga November 2025 menunjukkan ketahanan yang solid di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Stabilitas ini terungkap dalam publikasi rutin Assets Liabilities Committee (ALCo) yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) bersama Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan, Senin (22/12).
Publikasi ALCo yang berlangsung di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel ini menjadi forum transparansi perkembangan APBN dan kondisi ekonomi daerah. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan unit Eselon I Kemenkeu Satu Kalsel, pakar ekonomi, serta insan pers.
Secara makro, ekonomi Kalsel pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,19 persen (year on year/yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,04 persen.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Kalsel hingga November 2025 masih mencatatkan surplus sebesar US$988,28 juta, meski terkontraksi 20,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor tercatat US$1.121,44 juta, sementara impor sebesar US$133,16 juta.
Dari sisi harga, inflasi Kalsel tercatat 3,35 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,22, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 2,72 persen.
Secara bulanan, inflasi mencapai 0,73 persen (month to month/mtm), dipicu kenaikan harga emas perhiasan, terong, dan beras.
Namun, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, dan mangga.
Kinerja APBN di Kalimantan Selatan hingga 30 November 2025 juga menunjukkan tren stabil.
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp36,89 triliun atau 89,06 persen dari pagu Rp41,42 triliun, tumbuh 0,26 persen (yoy). Belanja tersebut didominasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp29,43 triliun atau 79,80 persen dari total belanja, dengan pertumbuhan 2,77 persen (yoy).
Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp13,07 triliun atau 59,44 persen dari target Rp21,98 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai menjadi penopang utama dengan pertumbuhan signifikan sebesar 78,72 persen (yoy).
Dari sisi daerah, APBD regional Kalimantan Selatan hingga November 2025 mencatatkan surplus Rp8,67 triliun. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp40,27 triliun atau 95,97 persen dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh 6,65 persen (yoy).
Pertumbuhan PAD didorong peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 25,04 persen serta kinerja pajak daerah. Adapun realisasi Belanja Daerah tercatat Rp31,59 triliun atau 62,09 persen dari pagu Rp50,89 triliun.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, menyampaikan bahwa penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Selatan terealisasi Rp10,62 triliun atau 52,16 persen, meski terkontraksi 28,39 persen (yoy).
“Penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp6,54 triliun, PBB tumbuh 8,15 persen menjadi Rp351,87 miliar, sementara PPN tercatat Rp3,02 triliun yang terkontraksi akibat peningkatan restitusi,” jelasnya.
Syamsinar menambahkan, pemerintah terus memperkuat kepatuhan dan tata kelola perpajakan, khususnya di sektor mineral dan batu bara, melalui sinergi DJP dan Kementerian ESDM dengan integrasi sistem pengajuan RKAB ke data perpajakan.
Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif PPh Final 0,5 persen bagi UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar sampai 2029 sebagai bagian dari Paket Ekonomi 2025.
“Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kepastian usaha, mendorong investasi, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ke depan,” tandasnya.
Eddy/Andra