Jakarta, Bbs-news.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) guna mengawal optimalisasi penerimaan negara dari sektor tambang dan migas.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan pada Kamis, 31 Juli 2025, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Dirjen Minerba Tri Winarno, dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.
Kegiatan ini turut disaksikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jum'at (1/8).
Terdapat dua PKS yang ditandatangani, yakni antara DJP dengan Ditjen Minerba, serta antara DJP dengan SKK Migas. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, khususnya dalam pengawasan, pertukaran data, dan peningkatan kepatuhan perpajakan di sektor mineral, batubara, dan migas.
“Penandatanganan PKS ini adalah milestone penting yang telah ditunggu sejak awal tahun. Dengan tata kelola yang baik, rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas akan semakin selaras,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam sambutannya.
Bimo juga menegaskan bahwa DJP tidak hanya akan menerima data dan informasi dari instansi terkait, tetapi juga memberikan timbal balik berupa fasilitas dan insentif perpajakan kepada pelaku usaha sektor tambang dan migas di bawah pembinaan Ditjen Minerba dan SKK Migas.
Sementara itu, Dirjen Minerba Tri Winarno menyatakan komitmennya dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui sinergi ini.
“Melalui PKS ini, kami berharap dapat meningkatkan kerja sama dalam pengawasan dan pelaporan. Ke depan, DJP juga akan dilibatkan dalam kegiatan konsinyering bersama pelaku usaha guna membangun sinergi dan komunikasi yang lebih baik,” ujar Tri.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi fiskal di sektor-sektor strategis, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan nasional melalui penerimaan negara yang optimal.
Eddy/Andra