Banjarmasin, Bbs-news.id – Perekonomian Kalimantan Selatan pada awal tahun 2026 menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tantangan ekonomi global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, peningkatan penerimaan perpajakan, serta percepatan belanja pemerintah menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi di Banua masih bergerak solid.
Hal tersebut terungkap dalam publikasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Selasa (26/5).
Memasuki Triwulan I 2026, ekonomi Kalimantan Selatan tercatat tumbuh sebesar 5,67 persen secara year on year (yoy). Di sisi fiskal, realisasi Belanja Negara hingga 30 April 2026 mencapai Rp9,50 triliun atau 31,75 persen dari total pagu Rp29,93 triliun.
Dari total tersebut, Transfer ke Daerah (TKD) menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp6,68 triliun. Alokasi itu berperan penting menjaga layanan publik sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Kinerja fiskal daerah juga menunjukkan hasil positif. APBD Kalimantan Selatan hingga April 2026 mencatat surplus Rp993,29 miliar, mencerminkan kondisi keuangan daerah yang cukup sehat untuk menopang pembangunan.
Di sektor perdagangan, Kalimantan Selatan masih membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$805,95 juta pada April 2026. Namun, surplus mengalami perlambatan akibat laju impor yang tumbuh lebih tinggi dibanding ekspor.
Nilai impor tercatat naik 46,06 persen menjadi US$253,15 juta, dipengaruhi peningkatan impor minyak petroleum serta kenaikan harga transaksi bahan bakar minyak (BBM) diesel.
Sementara itu, stabilitas harga daerah tetap terjaga. Inflasi tahunan Kalimantan Selatan tercatat sebesar 3,67 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada angka 112,75.
Kabupaten Tanah Laut menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 3,96 persen, sedangkan Kabupaten Kotabaru mencatat inflasi terendah sebesar 2,90 persen.
Sinergi pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan distribusi dan pasokan pangan.
Dari sisi penerimaan negara, Kalimantan Selatan mencatat perkembangan yang menggembirakan. Hingga akhir April 2026, Pendapatan Negara mencapai Rp4,39 triliun atau 14,92 persen dari target, tumbuh 30,30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang tumbuh 27,09 persen secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Selatan masih terjaga dengan baik.
Belanja daerah pun mulai menunjukkan akselerasi. Hingga April 2026, realisasi belanja daerah mencapai Rp8,50 triliun atau 20,80 persen dari pagu, tumbuh 10,86 persen setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi.
Kenaikan paling signifikan terjadi pada Belanja Modal yang melonjak 193,96 persen menjadi Rp870,85 miliar. Peningkatan tersebut mencerminkan percepatan proyek fisik dan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan jaringan irigasi.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah terus menjadi motor pembangunan regional. Realisasi TKD hingga akhir April 2026 telah mencapai Rp6,68 triliun atau 36,78 persen dari total pagu Rp18,17 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dengan penyaluran Rp4,39 triliun atau sekitar 65,71 persen dari total realisasi TKD.
Dukungan terhadap pelaku usaha juga terus diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga April 2026, penyaluran KUR mencapai Rp1,81 triliun atau 35,03 persen dari target Rp5,15 triliun dengan total 24.811 debitur penerima manfaat.
Mayoritas penyaluran dilakukan melalui skema konvensional sebesar Rp1,73 triliun, sementara pembiayaan berbasis syariah mencapai Rp70,24 miliar.
Penguatan sektor UMKM dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas basis perpajakan, meningkatkan formalitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah bersama seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan serta pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi guna menjaga penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.
Eddy/Andra