Banjarmasin, bbs-news.id - Anggota Komisi I DPRD Kalsel melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Jawa Timur untuk studi komparasi penguatan tata kelola hak dan kewajiban anggota DPRD dalam beberapa hari yang lalu.
"Jadi Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I Habib Hamid Bahasyim bertujuan untuk memperoleh referensi serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait implementasi kebijakan kelembagaan, khususnya pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangannya,"kata Habib Hamid belum lama tadi.
Ia menyampaikan, studi komparasi ini dilaksanakan guna mempelajari praktik yang telah berjalan di DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus mengevaluasi aspek-aspek yang masih memerlukan penyesuaian agar tetap sejalan dengan regulasi dan prinsip kehati-hatian.
"Oleh karenanya, kami menggali informasi mengenai kebijakan yang sudah dapat diterapkan, serta hal-hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut agar pelaksanaannya benar-benar sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,"ungkapnya.
Habib Hamid menambahkan, ada sejumlah materi yang dibahas diantaranya mekanisme pendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD, seperti pengaturan kegiatan kedewanan, pelaksanaan reses, serta aktivitas lain yang berkaitan langsung dengan fungsi representasi dan pengawasan di daerah pemilihannya.
Adapun kesamaan pengaturan dalam tata tertib DPRD di berbagai daerah, setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan pembahasan yang matang sebelum diterapkan.
"Maka dari itu, beberapa kebijakan di daerah lain memang telah berjalan dengan baik, namun tidak serta-merta bisa diterapkan begitu saja. Perlu kajian mendalam dan kesepahaman bersama agar tetap selaras dengan tugas pokok dan fungsi DPRD,"ucapnya.
Lebih lanjut, Habib Hamid menambahkan bahwa hasil studi komparasi tersebut akan dibahas secara internal bersama Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel untuk dirumuskan secara bijak dan terarah.
"Kita berharap, hasil kunjungan kerja ini akan kami diskusikan bersama Banmus, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar terukur, bertanggung jawab, dan tidak keluar dari koridor tugas sebagai wakil rakyat dan melalui studi komparasi ini, DPRD Kalsel dapat terus meningkatkan kualitas kelembagaan serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan mendukung pelaksanaan tugas DPRD secara profesional, akuntabel, dan aman,"pungkasnya.
FH/Andra