Habib Umar Inginkan Warga Kalsel Tetap Tenang Hadapi Isu “Super Flu” H3N2


Banjarmasin, bbs-news.id - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, menginginkan masyarakat agar tetap tenang namun waspada dalam menyikapi beredarnya informasi mengenai ancaman “Super Flu” atau Virus Influenza A H3N2.

Habib Umar mengatakan bahwa kepanikan justru dapat memperburuk situasi. Ia meminta warga tidak mudah terpengaruh isu yang beredar luas, terutama di media sosial.

“Warga jangan panik, namun tetap harus waspada atas ketidaknyamanan banjir yang melanda,"katanya, belum lama tadi. 

Menurutnya, langkah terbaik yang dapat dilakukan masyarakat adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, bukan menyebarkan ketakutan yang belum tentu benar. Ia menjelaskan bahwa virus yang dimaksud merupakan Influenza A H3N2 subclade K, yakni varian influenza musiman yang sudah lama dikenal dalam dunia medis.

“Pemerintah sudah menegaskan bahwa ini bukan virus baru yang berbahaya seperti Covid-19. Istilah ‘super flu’ lebih merupakan sebutan media,"ungkapnya.

Berdasarkan data pemerintah hingga akhir Desember 2025, jumlah kasus influenza H3N2 di Indonesia tercatat puluhan kasus, dengan Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang memiliki angka relatif lebih tinggi. Meski demikian, hingga kini belum ditemukan bukti ilmiah bahwa virus tersebut lebih mematikan dibandingkan flu musiman pada umumnya.

Adapun gejala yang ditimbulkan meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, serta kelelahan. Namun, pada kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis, risiko komplikasi tetap perlu diwaspadai.

Kita mengapresiasi kesiapsiagaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel yang terus memastikan layanan kesehatan tetap siaga dan terkendali. Ia mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta mempertimbangkan vaksinasi influenza, terutama bagi kelompok rentan.

" Oleh karenanya, masyarakat diharapkan mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi dan benar adanya,” pungkasnya.

FH/Andra