Petani Harus Melek Teknologi, Pemprov Kalsel Dukung Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Foto ilustrasi kegiatan seminar ekonomi terkait potensi industri perkebunan sawit ( sebelum pandemi) 

Bbs-news.id, Banjarbaru - Pemerintah sangat concern terhadap pengembangan komoditas kelapa sawit di tanah air. Kelapa sawit saat ini merupakan komoditas strategis, mengingat perannya sebagai penghasil devisa terbesar dari non migas, sumber lapangan kerja, pembangunan ekonomi regional dan  membantu pemberantasan kemiskinan.

Salah satu strategi adalah penguasaan teknologi bagi para petani swadaya khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Petani kelapa sawit pun harus melek dengan teknologi termasuk memanfaatkan aplikasi. Salah satunya adalah Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Sistem informasi Penilaian Kinerja dan Penguatan Kelembagaan Kelapa Sawit adalah suatu rancangan aplikasi sistem informasi yang berguna dalam penilaian kinerja rantai pasok agroindustri kelapa sawit.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri pun terus berupaya keras mendorong peningkatan kesejahteraan petani di sektor perkebunan sawit. Apalagi Dinas Perkebunan dan Pertenakan Kalsel telah melakukan  kerja sama dengan ULM dan IPB dalam melaksanakan pilot project pengembangan sawit swadaya menggunakan pendekatan teknologi. 

“ Pemprov Kalsel sendiri tengah tengah menyusun rencana aksi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2021-2024. Beberapa langkah strategis disiapkan, mulai dari meningkatkan SDM perkebunan sampai diversifikasi perkebunan sawit dengan komoditas lainnya,” kata Roy Rizali Anwar, kepada wartawan, di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD), terkait  pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, Selasa (31/08/2021).

Roy Rizali  Anwar memberikan apresiasi atas kontribusi lembaga penelitian ULM dan IPB, serta dukungan pendanaan dari BPDPKS selama dua tahun terakhir. Karena nya ia pun tak segan menghadiri langsung Focus Group Discussion (FGD), terkait  pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

“Kegiatan seperti ini sangat mendukung upaya pemprov dalam mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.Pemprov Kalsel sangat fokus menggarap sektor perkebunan kelapa sawit, karena punya peran penting dalam pembangunan nasional,” ucapnya.

Pada FGD yg dilaksanakan secara Offline dan Online ini, diharapkan pemerintah  mendapatkan masukan dan pertimbangan dari para stakeholder terhadap Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja Rantai Pasok kelapa Sawit Berbasis Website. Diskusi ini melibatkan pula perwakilan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), mitra Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sampel dari Tanah Bumbu dan Tanah Laut, tim peneliti sawit, GAPKI, serta APKASINDO.

FGD sendiri mengusung tema Pilot Project Implementasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja dan Penguatan Kelembagaan Rantai Pasok Kelapa Sawit di Provinsi Riau, Jambi, dan Kalimantan Selatan. 

Kesepakatan yang diperoleh, agar aplikasi tersebut memberikan manfaat kepada semua pihak baik petani, koperasi atau pedagang maupun Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Perlu adanya peran aktif semua stakeholder terkait agar kinerja rantai pasok kelapa sawit terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

“Jelas sangat membantu sekali bagi petani swadaya di sektor perkebunan sawit. pendekatan teknologi akan sangat mendukung langkah strategis pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di era 4.0. Dukungan dari aplikasi, dengan keterbukaan informasi, kita bisa mengetahui berapa pasokan kelapa sawit, yang nantinya bisa membantu kebijakan Pemprov Kalsel dalam meningkatkan produktivitas sawit,” terang Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Drh Hj. Suparmi, kepada awak media.

Sementara Peneliti ULM Banjarmasin, Hesti Haerani, mengatakan dengan adanya satu control sistem yang menaungi petani, tidak ada petani yang diabaikan. Konsep manajemen rantai pasokan memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam rantai tersebut maka akan semakin kompleks strategi pengelolaan yang dibangun sehingga akan memerlukan manajemen terhadap informasi dari setiap mitra organisasi. Dengan demikian diperlukan pula sebuah sistem terpadu yang bertugas dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi kepada setiap mitra usaha tersebut

“Sistem implementasi rantai pasok berakhir dengan rantai digitalnya. Petani dengan punya akun bisa melihat pergerakan harga dan peta kekuatan pasar lokal maupun regional,” imbuhnya (Olpah Sari Risanta-AN)