Bbs-news.id, Banjarmasin - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (27/10/2021) menggelar Diskusi Tematik, dengan tema Membangun Kualitas Pelayanan Publik Pertanian.
Kegiatan itu mengundang dinas/instansi pemangku kepentingan, akademisi, dan media partner Ombudsman Kalsel.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, menyambut positif kegiatan tersebut. Dia berharap, kegiatan Ombudsman tidak putus di situ saja, karena itu adalah penyambung. Ombudsman Kalimantan Selatan itu nanti adalah fasilitator mereka dalam kegiatan program ke Kementerian Pertanian. Sehingga bisa nyambung. Terutama pada saat Rakorbang.
Syamsir menyebutkan, Ombudsman merupakan aduan-aduan yang dapat mereka tanggapi. Dikatakan, selama ini di Kalimantan Selatan mungkin sedikit sekali kelompok-kelompok tani maupun Petani yang menyampaikan aduan-aduan atau keluhan-kekuhan mereka ke Ombudsman.
"Yang pertama memang Ombudsman belum masuk terlalu jauh ke tingkat lapangan atau tingkat petani. Yang kedua, petani sendiri belum tahu banyak ke mana mereka menyampaikan aduan-aduannya," ungkap Syamsir.
Hal ini seperti pupuk bersubsidi yang tidak mereka dapatkan, padahal mereka sudah mengusulkan. Kemudian terkait dengan benih yang tidak berkualitas. Ini juga macam-macam.
"Pada dasarnya kami Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura lingkup pertanian, menyambut baik kegiatan ini. Akan menambah kembali bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan yang sudah bisa berjalan baik, itu bisa lebih fokus lagi," tambah Syamsir.
Ditegaskan, pihaknya tidak ingin mencederai petani yang tidak tahu dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) atau langkah-langkah ke mana mereka mengadu.
"Kita akan ajak Ombudsman. Nanti baik ke tingkat lapangan ataupun ke tingkat petani pada saat pembagian pupuk, pembagian benih bersubsidi, program-program yang lainnya. Saya berharap Ombudsman bisa nanti kita hadirkan bersama-sama melihat sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian ini di Kalimantan Selatan," harap Syamsir.
Kedepan, Kalimantan Selatan menjadi pintu gerbang dan penyedia pasokan pangan Ibukota RI di Kalimantan Timur sebanyak 4 juta jiwa yang akan diberi makan dan kesiapan ini akan dikawal bersama-sama dengan Ombudsman dan ini adalah peluang yang besar dan berharap kegiatan Ombudsman hari ini tidak putus di sini. Ini adalah penyambung.
"Ombudsman Kalimantan Selatan itu nanti adalah fasilitator kita dalam kegiatan program kita ke Kementerian Pertanian. Sehingga bisa nyambung. Terutama pada saat Rakorbang," pungkasnya.
Bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, ungkap Kepala Dinas Suparmi, sudah lama dikawal Ombudsman. Sehingga sudah sering dengan Noor Halis Majid, Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel sebelumnya, Sering dijadikan Nara Sumber dalam kegiatan dinasnya untuk pelayanan prima kepada masyarakat, terkait pekebun dan peternak. Dan Dinasnya berupaya bagaimana membuat pekebun dan peternak tersebut sejahtera. Sehingga otomatis banyak kegiatan yang menyentuh pekebun dan peternak yang dilaksanakan oleh pihaknya.
"Tadi disampaikan bahwa perkebunan tidak menguasai lahan utuh dalam hal ini. Karena kami membangun perkebunan dengan pola berbasis diversifikasi," ungkap Suparmi.
Hal ini karena memang lahan perkebunan selalu berintegrasi dengan tanaman lainnya.
"Jadi tidak ada perkebunan yang hanya hamparan satu komoditas saja. Misalnya karet di lahan itu kita upayakan bangun secara terintegrasi berbasis tanaman karet ada tanaman pangan di situ seperti jagung, padi, tanaman holtikultura, itu bisa diintegrasikan di tanaman karet juga. Termasuk hijauan makanan ternak yang nanti bisa digunakan sebagai makanan ternak untuk ternak mereka yang petani atau pekebun maupun masyarakat di sekitarnya," tambah Suparmi.
Hal ini katanya juga diberlakukan dengan tanaman sawit. Sawit sekarang menurutnya, mendukung percepatan swa sembada sapi yang memang menjadi prioritas Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, bahwa Kalsel diupayakan harus 2024 menuju ke percepatan swa sembada sapi melalui program Sistem Integrasi kelapa sawit dengan ternak sapi berbasis inti dan plasma dengan menggandeng perusahaan besar swasta yang harus melakukan integrasi, namun dengan melibatkan plasma, petani plasma yang masing-masing berada di perusahaan perkebunan.(AN/juns)