Bbs-news.id - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Ardiansyah prihatin melihat Gubernur Kalsel, H. Muhidin harus turun langsung ikut menyemprot dan memadamkan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla).
"Maka dari itu, mungkin perlu teknologi supaya Gubernur Kalsel tidak usah terjun ke lapangan menyemprot memadamkan Karhutla," ungkap Ardiansyah dalam Rapat Kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (22/9/2026).
Politikus PKS itu menilai Karhutla bukan persoalan baru bagi Kalsel. Berdasarkan pengalamannya, bencana tersebut telah berulang sejak lama terutama, ketika musim kemarau panjang.
Pencegahan tidak semestinya hanya dilakukan ketika api sudah membesar tetapi diperlukan sistem terintegrasi yang mampu memperkuat upaya deteksi dini hingga penanganan di lapangan.
"Untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla mungkin perlu sistem terintegrasi. Bappeda sebagai perancang," ungkapnya.
Ardiansyah juga menyoroti, luasnya perkebunan kelapa sawit di Kalsel. Ia mendorong perusahaan perkebunan tidak hanya beroperasi dan mengambil manfaat ekonomi tetapi juga terlibat aktif dalam pencegahan serta penanggulangan Karhutla.
"Keterlibatan perusahaan perlu diperkuat melalui skema yang jelas dan terintegrasi dengan pemerintah daerah. Dengan tanggung jawab keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, dampak negatifnya dapat kita minimalkan," tuturnya.
Rizqon/Andra