BBS-NEWS.ID, BANJARMASIN - Dengan tujuan ingin mengembangkan jejaring Mitra Kerjanya, terutama dalam hal pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, agar layanan dapat lebih maksimal, optimal dan lebih kompreshensip, sesuai standar apa yang dibutuhkan.
Hari Rabu (23/6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalsel melaksanakan Temu Koordinasi Organisasi, Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Media di Kantr DP3A di Banjarbaru.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalsel, Husnul Hatimah, SH.,MH., kepada RRI selesai kegiatan mengatakan, setelah pertemuan ini, pihaknya melakukan komunikasi lagi.
"Untuk sementara sudah cukup dan nanti dikomunikasikan lagi melalui media dengan pihak-pihak terkait yang sudah hadir pada hari ini (rabu, 23/6) , yang mana tadi sudah dapat kita ketahui titik terangnya . Nanti kita ada kerjasama juga dengan BP2MI, juga dengan Diskom Info. Sebenarnya sudah ada kerjasama. Tapi kita supaya lebih meningkatkan lagi materi atau kerjasama kita untuk edukasi dan juga dari berbagai pihak lainnya juga bisa nanti kita komunikasikan selanjutnya," kata Husnul.
Menyinggung banyaknya anak yang dipekerjakan, Husnul menegaskan pentingnya memberikan sosialisasi, edukasi dan pemahaman kepada para orangtua anak yang bersangkutan, tentang hak anaknya.
"Yang dapat diupayakan untuk menekan itu adalah dengan sosialisasi, edukasi dan juga memberikan pemahaman kepada orangtuanya. Karena yang namanya anak-anak ini kewajiban orangtua untuk dapat memelihara, melindungidan mengasuh anak. Jadi bagaimana agar orangtua itu dapat memahami hak anak tadi. bahwa anak tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dipekerjakan dan mengganggu tumbuh kembangnya. Apalagi kalau mereka harus minta-minta di tepi jalan. Berbahaya untuk keselamatan maupun terhadap perkembangan tumbuh kembang anak tadi,"ungkap Husnul.
Dikatakan, di masa pandemi, kalau di data yang melapor, tidak meningkat. tetapi kalau dilihat di lapangan, memang kelihatannya meningkat.
"Terutama di jalan-jalan banyak anak yang dipekerjakan untuk minta-minta, jadi tokoh-tokoh fiksi atau tokoh-tokoh pahlawan (dalam peran badut). Ini juga sangat memprihatinkan, karena memang situasinya seperti ini. Ekonomi masyarakat juga terdampak. Akan tetapi itu juga mungkin karena karakter dari keluarga itu juga memang merasa sudah biasa seperti itu. Artinya lebih melegalkan, lebih meluaskan lagi eksploitasi terhadap anak-anak tadi," Husnul menambahkan.
Sehingga diharapkan, agar pihak-pihak yang punya wilayah di Kabupaten dan Kota, untuk terus melakukan edukasi dan razia, juga pembinaan kepada anak-anak tadi, terutama adalah memberikan sanksi kepada Orangtuanya yang sudah mengeksploitasi anaknya. Harus ada efek jera.(AN/Juns)