JPKP Kalsel, Winardi SethionoBbs-news.id, Banjarmasin - Saat harga Minyak Goreng (Migor) dilepas dengan harga pasar, migor itupunb bermunculan seperti banjir dan ini banyak dirasakan masyarakat, sebagai sebuah usaha yang sengaja dilakukan pengusaha, disimpan dulu, untuk menunggu harga pasar. Sehubungan hal ini, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalsel, Winardi Sethiono menyatakan, bisnis tidak luput dari hal-hal tersebut. Katanya, tidak hanya terjadi pada minyak goreng, tapi pada apapun juga yang berbau bisnis.
“Oleh sebab itu, kita juga sangat berharap ada tindakan dari Aparat Kepolisian untuk memantau dan mendeteksi, kalau perlu mencari penimbun-penimbun untuk ditangkap. Sebab bila dibiarkan, hal ini pasti akan terjadi lagi,” ungkap Winardi.
Saat disinggung, jika ditemukan adanya Pengusaha yang melakukan penimbunan, harus segera ditindak, katanya itu sudah jelas, karena hal itu tidak dibenarkan oleh undang-undang kita.
“Penimbun-penimbun itu tadi, minyak goreng maupun solar dan apapun juga namanya, melanggar hukum dan harus ditindak. Tidak bisa dibiarkan. Kita sangat berharap Aparat Kepolisian ikut memantau dan mendeteksi permasalahn-permasalahan ini,” Winardi menambahkan.
Di satu sisi, ada sanggahan, bahwa biaya produksi tinggi, sehingga tidak bisa dijual 14 ribu rupiah perliter, menurut Winardi, di dalam dunia bisnis, hal-hal itu terjadi, kita anggap biasa.
“Pada satu sisi ada usaha menggunakan cost yang tinggi. Tapi pada sisi yang lain, itu ada juga usaha yang tidak menggunakan cost yang tinggi. Jadi kuncinya di situ, kalau itu bisa, kenapa pengusaha tidak bisa menurunkan harganya. Itu sesuatu yang mustahil juga,” tegasnya.
Adanya kabar, bahwa angka kejahatan meningkat dengan adanya pandemik covid 19. Kata Winardi, itu salah satu dampak daripada kesulitan-kesulitan mengenai pekerjaan, karena adanya Covid, pertemuan-pertemuan terbatas, ada usaha yang tutup dan itu lebih banyak.
“Dampaknya salah satunya itu. Di tempat kita sudah tercermin, hal-hal kecil saja, seperti tutup selokan hilang. Kabel-kabel hilang. Itu adalah dampak daripada Covid. Cuma kita sangat berharap. Karena kita punya Aparat yang presisi, harus lebih baik dan harus lebih tajam dari sebelumnya,” Winardi menambahkan.
Satu lagi, sebut Winardi, bagaimana caranya agar dapat mengaktifkan CCTV yang ada di Banjarmasin.
“Karena CCTV yang saya lihat di Banjarmasin, hanya ada CCTVnya, tapi jaringannya tidak ada. Ini jadi peluang untuk sebuah kejahatan,” Winardi kembali menegaskan.
Dengan adanya persoalan ini, apakah JPKP Kalsel juga turun ke lapangan memeberikan bantuan atau ada kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, kata Winardi, ranah JPKP bukan ke situ. Hanya bisa memberikan input-input atau masukan saja.
“Tapi kita dan tim kita bergerak secara silent, tidak secara open,” tegasnya.
Kegiatan W20 di Kalsel, ungkap Winardi, perlu didukung, karena sebuah perputaran yang arahnya ke usaha. Oleh sebab itu, tegasnya, vaksin sangat perlu. Jadi tidak perlu tidak mengindahkannya. Karena kita hidup dalam masa wabah. Bagaimanapun juga kita harus mencari ikhtiar. Makanya menurut Winardi, kalau kita bisa full dan divaksin semua. Dunia ekonomi di Kota Banjarmasin pasti akan terbuka.(juns/And)